Pekanbaru, (17 September 2025), Setelah vakum selama lima tahun, Pemerintah Provinsi Riau dengan dukungan Program ITTO merevitalisasi kelembagaan dengan membentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengelolaan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu (CB GSK-BB) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 765/VIII/2025.
“Forum ini mempunyai tugas untuk mewujudkan sinergisitas pengelolaan cagar biosfer sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan seluruh instansi pemerintah dan pemangku kepentingan melalui koordinasi dan komunikasi, serta pembagian peran dan tanggung jawab dalam mengimplementasikan rencana pengelolaan,” papar Gubernur Riau dalam sambutan yang dibacakan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Job Kurniawan di Pekanbaru, September 2025 lalu.
Rapat koordinasi pertama forum dihadiri lebih kurang 110 peserta dari unsur pemerintah, swasta, masyarakat serta lembaga riset dan perguruan tinggi. Tujuan rapat koordinasi adalah penyegaran kembali CB GSK-BB yang kelembagaannya sudah tidak aktif selama lima tahun terakhir, sekaligus membahas arah kebijakan dan pengelolaan CB GSK-BB Tahun 2025-2029.
GSK-BB menjadi cagar biosfer yang diakui dunia, setelah pada 2009 dideklarasikan UNESCO dalam program Man and the Biosphere (MAB), menjadikannya cagar biosfer ke-7 dari duapuluh satu cagar biosfer di Indonesia. GSK-BB melindungi salah satu kawasan lahan gambut tropis terpenting yang tersisa di Indonesia.
Cagar biosfer ini mencakup hutan rawa gambut yang luas yang menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati yang kaya dan menyimpan sejumlah besar air dan karbon. Cagar ini juga mencakup industri kayu berkelanjutan serta lahan pertanian dan pemukiman masyarakat setempat yang bergantung pada kekayaan sumber daya alam di wilayah tersebut untuk mata pencaharian mereka.
Hal ini menunjukkan GSK-BB memiliki peran kritis dalam konservasi biodiversitas dan menyediakan jasa ekosistem penting seperti sekuestrasi karbon, regulasi air, dan menyokong penghidupan masyarakat, sekaligus tantangan sebagai model penyeimbang konservasi lahan gambut dan pembangunan sosial-ekonomi.
Penyuluh Kehutanan Madya Balai Besar KSDA Riau, Rinaldo memaparkan CB GSK-BB yang ditetapkan pada 26 Mei 2009 memiliki tujuan utama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di lanskap hutan rawa gambut.
“Pengelolaan kawasan ini menghadapi tantangan besar, seperti aktivitas ilegal (penebangan liar dan konversi lahan), kebakaran hutan, konflik dengan satwa liar, dan kanalisasi yang tidak terkendali,” paparnya.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau mengusulkan beberapa langkah, yaitu penguatan koordinasi kelembagaan, pengelolaan basis data, pengelolaan konservasi di zona inti, pembangunan ekonomi masyarakat di zona penyangga dan transisi, serta mitigasi bencana
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan (P2SEMH), Dodi Sumardi menyatakan bahwa pelaksana (executing agency) dalam proyek kerja sama internasional ITTO PD 712/13 Rev.3 (F) yang berfokus pada penguatan pengelolaan CB GSK-BB di Provinsi Riau.
Proyek ini bertujuan mendukung tercapainya target FoLU Net Sink 2030, sekaligus memastikan keberlanjutan fungsi utama cagar biosfer, yaitu konservasi keanekaragaman hayati, pembangunan berkelanjutan, serta dukungan terhadap penelitian, pendidikan, dan pemantauan lingkungan.
Secara keseluruhan, kerja sama P2SEMH dan ITTO di GSK-BB ini mencerminkan praktik kolaborasi internasional dan nasional dalam pengelolaan lanskap berkelanjutan. Upaya tersebut tidak hanya memperkuat konservasi keanekaragaman hayati, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui integrasi antara perlindungan ekologi dan pembangunan ekonomi yang inklusif.*
Penulis: Islaminur Pempasa